Lurah Takut Beri SPPT ke Warga

Rabu, 16 Apr 2008 Radar Jogja

SLEMAN - Kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) membuat perangkat desa di Sleman resah. Mereka, sekarang takut memberikan surat pemberitahuan pajak tahunan (SPPT) PBB ke warga.

Keresahan pamong desa dan warga itu terungkap dalam dialog di Balai Penjaringan Asprasi dan Pembelaan Hukum Masyarakat (BPA PHM Panji) Moyudan, kemarin. Dalam dialog iu, Lurah Desa Sumberarum, Moyudan Haji Senojo mengaku masih menahan SPPT.

Alasan Senojo, dia belum berani menyampaikan SPPT itu karena kenaikan pajak sampai dua kali lipat. "Saya khawatir kalau saya sampaikan warga akan protes karena pajaknya naik," tuturnya.

Senojo juga menanyakan, mengapa pengenaan PBB yang salah satu kriterianya adalah Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) dilakukan secara serampangan dan tidak melihat kondisi obyektif letak tanah tersebut. "Ada tanah-tanah di pinggir kali Progo yang tidak produktif justru terkena pajak lebih tinggi dibandingkan tempat lain yang lebih strategis," tambahnya.

Direktur BPA PHM Panji Sadar Narimo mengatakan, kenaikan PBB menjadi persoalan serius yang harus segera dievaluasi pihak terkait, khususnya kantor pelayanan pajak. Baik itu yang di pusat, provinsi maupun daerah.

"Ini harus dicermati ulang karena penyebab kenaikan PBB seperti yang dijelaskan kantor pajak adalah dicabutnya insentif atau subsidi pajak sekaligus tahun ini besaran PBB dinaikkan," kata Sadar.

Sadar mendesak pemkab dan pemprov secara intensif melanjutan negosiasi dengan kantor pajak daerah. Tujuannya, agar SPPT segera ditinjau ulang dan besaran PBB segera diturunkan secara proporsional.

"Perlu dilakukan pendataan kembali secara intensif kelas-kelas tanah yang selama ini belum pernah dilihat dan ditinjau kembali, karena sudah mengalami perubahan nilai tanah yang sangat cepat," tuturnya. Pendataan itu, didasarkan tata ruang wilayah di kabupaten maupun provinsi. (oto)